Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Salah satu trend yang berkembang dalam pembangunan manusia saat ini adalah program pendampingan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Meskipun program ini, yang mana lumrahnya sebuah program tetap memiliki aspek-aspek negatif, tetapi sisi keberhasilannya sangatlah menonjol.

Pembangunan manusia pada dasarnya bertumpu pada tiga sektor yakni kesehatan, pendidikan dan desa. Program-program pendampingan yang ada saat ini, barulah nyata pada sektor desa, sebaliknya di bidang pendidikan boleh dikatakan tidak ada.

Bergulirnya dana bantuan operasional sekolah (BOS) telah memberikan nyawa dan kesempatan untuk mengembangkan diri pada sekolah-sekolah dasar dan lanjutan pertama. Namun sebaliknya, program ini juga telah mematikan swadaya masyarakat, sebab dengan adanya BOS masyarakat menganggap bahwa kebutuhan sekolah sudah terpenuhi. Padahal, dalam kenyataannya, BOS masih sangat jauh dari cukup. Bagi sekolah-sekolah yang memiliki orang tua yang sadar pendidikan, hal ini tidak masalah karena para orang tua biasanya menyadari hal ini. Tetapi, sebagian besar sekolah yang ada, terutama sekolah yang berada di pinggiran kota dan di desa, partisipasi masyarakat tidak bisa diharapkan.

Dari kenyataan tersebut, seyognyalah digulirkan satu program pendampingan bagi sekolah yang bisa diadaptasi dari program-program pendampingan yang ada.

1. Komite Sekolah
   

   Banyak komite sekolah yang ada saat ini dibentuk melalui prosedur yang tidak jelas yang menghasilkan anggota komite yang kerjanya tidak jelas. Pada umumnya, komite sekolah hanya dipergunakan untuk keperluan administrasi.
   

   
    

   Kondisi ini tentu harus diperbaiki. Sebagaimana LPM yang pendiriannya dipertegas melalui suatu perdes, Komite Sekolah selayaknya juga dibentuk dengan dilengkapi sesuatu yang bernilai kekuatan hukum yang lebih kokoh daripada saat ini. Pembentukan Komite Sekolah juga harus mengacu pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang jelas. Dengan demikian, komite sekolah di mana-mana memiliki struktur organisasi yang sama, dengan dilengkapi seksi-seksi yang seragam pada tiap sekolah.
   

   
    

2. Pendamping
   

   Kepala sekolah berasal dari guru yang dari segi pengalaman kurang memiliki pengalaman di bidang administrasi keuangan. Akibatnya, pembukuan dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS selama ini memiliki banyak kekurangan-kekurangan, sekurang-kurangnya dari segi ketepatan waktu.
   

   
    

   Peran pendamping yang direkrut secara selektif, kiranya dapat menutupi kelemahan-kelemahan tersebut. Pendamping yang dikontrak memiliki kinerja berbeda dibandingkan penilik/pengawas sekolah atau staf dinas pendidikan yang secara keuangan telah mapan dengan status pegawai negerinya. Motivasi kerja pendamping juga menjadi jauh berbeda daripada staf dinas.
   

   
    

3. Prosedur
   

   Selama ini RAPBS cenderung dibuat oleh sekolah dan kemudian diparaf oleh Komite Sekolah untuk keperluan administratif. Oleh karenanya, RAPBS cenderung lemah dalam artian bahwa RAPBS tersebut kemudian tidak benar-benar menjadi acuan dalam penggunaan dana Bantuan sekolah yang diterima. Untuk itu perlu diperhatikan pembentukan prosedur baru dalam keuangan sekolah, yakni:
   

   RAPBS dibuat dengan dua bidang penggunaan dana yakni Belanja Operasional dan Belanja Pemeliharaan. Belanja Operasional disusun oleh sekolah berdasarkan pengalaman dan taksiran penggunaan ke depan. Sebaliknya Belanja Pemeliharaan ditetapkan melalui Musyawarah Masyarakat Sekolah yang diarahkan oleh Komite.
   

   
    

4. Partisipasi Masyarakat
   

   Salah satu keunggulan program-program pendampingan yang ada yakni keharusan swadaya masyarakat dalam setiap program. Bentuk partisipasi ini bisa tercapai apabila masyarakat sekolah ikut dilibatkan dalam perencanaan pengembangan sekolah dengan demikian rasa memiliki terhadap sekolah menjadi ada.