Harapan Kepada Gubernur Riau yang baru
Siapa pun gubernur yang terpilih nantinya, apa artinya bagi rakyat? Apakah calon dari partai Golkar, dari PDIP atau Demokrat, tidak ada artinya bagi rakyat Riau, yang bukan pengurus partai bersangkutan. Demikian pula, dari etnis mana pun dia berasal juga tidak akan begitu berarti karena toh setelah terpilih biasanya bukan etnis yang mereka perhatikan, tetapi uang, uang, uang dan jabatan. Namun demikian, gubernur Riau terpilih seyogyanya diharapkan membawa perubahan, perubahan ke arah perbaikan. Masih banyak sumber kesengsaraan yang dirasakan rakyat Riau. Kesengsaraan-kesengsaraan tersebut pada dasarnya adalah sebagai berikut:
1. Krisis listrik
2. Krisis BBM
3. Krisis transportasi
4. Krisis permodalan
5. Krisis pekerjaan
6. Krisis pendidikan
7. Krisis telekomunikasi
8. Krisis layanan pemerintahan dan fasilitas umum
Krisis Listrik:
Pada dasarnya ada 3 infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat untuk pengoptimalan kesejahteraan mereka yakni listrik dan air, transportasi dan telekomunikasi. Apa pun kegiatan masyarakat akan kurang optimal apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi. Listrik saat ini telah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk keperluan primer (memasak menggunakan rice cooker, memanaskan air dengan water dispenser, menyimpan makanan dengan kulkas, menimba air di sumur dengan dab/sanyo, mengetik dengan komputer) dan untuk keperluan entertainment dan komunikasi (mencharger HP, menonton televisi, memutar CD/DVD). Bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut ternyata tidak hanya bagi masyarakat perkotaan tetapi juga dibutuhkan oleh masyarakat desa, bahkan yang tinggal di hutan sekalipun. Oleh karenanya dengan matinya listrik, banyak aktivitas masyarakat yang berhenti. Masyarakat sudah hampir lupa cara memasak nasi dengan kayu bakar dan lagi pula kayu bakar itu pun sulit. Mau memasak dengan gas, gas pun langka dan mahal, apalagi minyak tanah. Umumnya masyarakat pedesaan sekarang memenuhi listriknya dari mesin diesel berbahan solar dan dari mesin sejenis kobalt berbahan bakar bensin. Namun, saat BBM untuk kendaraan sulit sekarang ini, maka ini tentu saja menambah keruwetan dalam pencarian BBM sehingga BBM pun naik berlipat-lipat dari harga semestinya.
Gubernur terpilih diharapkan dapat mengatasi solusi ini. Riau mampu membangun pesawat penerbangan. Satu pesawat terbang saja, barangkali dapat untuk membangun satu atau beberapa Pembangkit Listrik. Riau memiliki banyak sumber daya alam untuk listrik. Untuk pembangunan PLTA masih banyak sungai-sungai di Riau yang belum tergarap. Untuk PLTU, PLTU Peranap konon kalau diwujudkan dapat menyuplai sekian megawatt, namun nasibnya entah bagaimana.
Riau telah berhasil menuntut bagi hasil minyak dan bahkan sekarang menuntut otonomi khusus. Apakah tidak bisa, Riau menuntut izin untuk mendirikan Perusahaan Listrik sendiri sebagai alternatif dari PLN yang tidak profesional?
Krisis BBM
Masyarakat Riau seperti tikus kelaparan di ladang padi. Riau yang merupakan sumber minyak terbesar, tetapi masyarakatnya kesulitan BBM. Pada dasarnya ada beberapa permasalahan:
Tidak tepatnya asumsi pemerintah tentang kuota minyak nasional, di mana tidak memperhitungkan jumlah pemakai BBM dan situasi kondisi. Perkembangan penjualan kendaraan bermotor dan mesin listrik pribadi yang meningkat tajam seharusnya jadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kuota BBM. Apalagi ditambah dengan krisis listrik yang berkepanjangan, kebutuhan BBM untuk mesin listrik pribadi juga meningkat. Oleh karenanya tidak seimbang permintaan dan penawaran. Akibatnya minyak menjadi langka. Kondisi ini memberi peluang bagi perantara-perantara yang mendapatkan keuntungan sebagai agen BBM. Dalam kenyataannya, BBM bahkan di pedesaan di Riau ada yang mencapai harga Rp. 50.000,-/liter. Ini kan sudah keterlaluan. Lalu apa artinya subsidi BBM? Oleh karenanya wajar, kalau di pedesaan bahkan ada ejekan bahwa kebijakan pemerintah mensubsidi minyak tapi dibarengi pengkuotaan sebagai kebijakan anak-anak yang katanya “ANAK EDE PUN BISA”.
Oleh karenanya, gubernur Riau ke depan diharapkan mampu memperjuangkan kenaikan kuota BBM untuk Riau sehingga masyarakat Riau tidak perlu mencari pasokan BBM hingga ke Propinsi tetangga (Sumatera Barat, Jambi dan Sumut).
Krisis Transportasi
Disadari atau tidak masih banyak daerah-daerah di Riau yang masih sulit diakses akibat tidak adanya jembatan, jembatan dan jalan yang kurang kondusif dan jalan yang tidak ada sama sekali sehingga terpaksa menggunakan transportasi air/hewani. Kebijakan gubernur-gubernur Riau selama ini dalam membuka akses transportasi patut dipertahankan dan jika perlu ditingkatkan.
Krisis Permodalan
Banyak masyarakat yang memiliki skill dan keinginan untuk berusaha terhalang lantaran tidak adanya modal. Untuk meminjam, terhalang oleh sejumlah persyaratan dan prosedur yang bak lingkaran setan. Hanya mereka yang telah mapan sajalah yang dapat meminjam karena hanya mereka yang bakalan bisa menembus segala prosedur yang sangat rumit tersebut.
Harapan:
Pemerintah harus menggencarkan program-program seperti UED-SP dan meningkatkan ketercapaian Bank Riau hingga ke pelosok-pelosok desa dan juga memberikan bantuan kepada mereka yang belum memiliki modal sama sekali ( tidak memiliki agunan). Mereka yang tidak memiliki agunan seharusnya mendapatkan semacam kredit kecil yang cukup untuk mereka untuk memulai usaha yang selanjutnya apabila usaha itu lancar mereka bisa memiliki agunan seperti rekan-rekan mereka yang lebih dulu mapan.
Krisis Pekerjaan
Sulitnya mendapatkan kesempatan berusaha pada dasarnya ada 3 faktor:
1. Tidak adanya modal (seperti yang tersebut di atas).
2. Tidak mungkin bersaingan dengan kapitalis.
Perusahaan-perusahaan besar seharusnya tidak diberikan kesempatan untuk membuka usaha pada bidang usaha yang mampu dilakukan oleh masyarakat kecil. Umpamanya untuk sektor perkebunan, perusahaan besar cukup diberi peluang untuk mendirikan pabrik pengolahan sawit, sementara untuk kebun sawitnya sendiri dibiarkan diolah masyarakat.
Dengan terpenuhinya dua unsur tersebut (modal dan peluang usaha), akan timbul ratusan unit usaha baru di masyarakat sehingga peluang kerja pun meningkat sehingga cerita-cerita bahwa seorang sarjana lulusan jurusan terkenal pada universitas negeri harus bekerja sebagai pemulung untuk menyambung hidup dari ketergantungan kepada orang tua, tidak terdengar lagi.
Krisis Pendidikan
Pendidikan pada dasarnya tergantung tiga komponen: guru sebagai pendidik, sekolah sebagai tempat pendidikan dengan segala fasilitasnya dan siswa sebagai target didik. Kedua unsur yang terdahulu yakni guru dan sekolah masih memprihatinkan. Distribusi guru di Riau masih belum optimal di mana masih banyak sekolah terutama yang berada di pedesaan kekurangan guru sementara di perkotaan kelebihan guru. Demikian pula dengan pemerataan sekolah, ada daerah-daerah yang sekolahnya terbatas sehingga setiap tahun sekolah yang ada terpaksa menggunakan ruang-ruang non kelas seperti ruang perpustakaan, ruang majelis guru, ruang WC disulap menjadi ruangan kelas sementara ada daerah-daerah yang kelebihan sekolah sehingga setiap tahun justru kekurangan murid. Demikian pula distribusi sarana pendidikan masih jauh dari merata.
Harapan hendaknya gubernur ke depan melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mendistribusikan guru dan fasilitas pendidikan.
Krisis Telekomunikasi
Perkembangan perusahaan telekomunikasi seluler telah cukup mapan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat pedesaan tidak lagi terlalu memikirkan apakah telepon rumah masuk atau tidak ke daerah mereka. Hal ini perlu dijaga dan hendaknya gubernur baru tidak berusaha mempersulit mereka dan bahkan jika perlu memberikan penghargaan karena nyatanya industri telekomunikasi seluler telah dapat menembus hingga ke desa-desa.
Namun demikian, gubernur baru juga harus memikirkan bahwa pada dasarnya saat ini kebutuhan telekomunikasi telah berkembang menjadi 3 ragam yakni : calling, messaging dan netting. Industri seluler baru pada tahap menyediakan layanan panggilan (calling) dan SMS (messaging), namun untuk internet masih sangat jauh dari terjangkau oleh masyarakat, padahal masyarakat di pedesaan juga sudah mulai butuh dengan internet, bahkan kebutuhan itu mungkin lebih penting daripada mereka yang di perkotaan karena hanya internetlah satu-satunya yang bisa membuat mereka merasa tidak di hutan.
Krisis Layanan Pemerintahan dan Fasilitas Umum
Fasilitas umum yang sangat mengganggu bagi masyarakat saat ini diantaranya adalah dalam bidang keuangan, kesehatan. Masih banyak desa-desa di Riau yang untuk keperluan mentransfer uang saja harus menempuh perjalanan hingga 4 jam dan untuk pelayanan kesehatan (pengobatan) harus menempuh perjalanan hingga 6 jam. Bahkan ada proses transfer yang memakan waktu hingga lebih dari 2 minggu walau pun di sana sudah ada Unit BRI misalnya.
Oleh karenanya, gubernur Riau yang baru diharapkan dapat mendorong perbankan untuk masuk ke desa-desa minimal untuk tiap kecamatan dengan fasilitas layanan seperti transfer bank agar lebih optimal. Misalnya dengan memberikan suntikan investasi bagi Bank Riau untuk pembukaan cabang-cabang baru di kecamatan-kecamatan.
Salah satu hal yang mengganggu lagi adalah kekikiran pemerintah daerah di Riau dalam pemekaran daerah. Ada dusun di Riau yang untuk ke pusat desanya saja musti melakukan perjalanan hingga 2 jam, dan banyak desa-desa di Riau yang untuk ke ibukota kecamatan masih menempuh perjalanan 4 jam. Jangan dikata lagi ke kabupaten. Oleh karenanya dapat diduga, banyaknya administrasi yang tidak beres, umpamanya banyak masyarakat yang malas mengurus KTP, lebih memilih menikah bawah tangan dibanding ke KUA dan sebagainya.
Harapan :
Gubernur baru hendaknya berpikiran positif dalam setiap aspirasi pemekaran daerah, lupakan kepentingan politis, dan kedepankan keuntungan sekarang dan masa depan bagi masyarakat yang dimekarkan.
Catatan:
1. Krisis listrik
2. Krisis BBM
3. Krisis transportasi
4. Krisis permodalan
5. Krisis pekerjaan
6. Krisis pendidikan
7. Krisis telekomunikasi
8. Krisis layanan pemerintahan dan fasilitas umum
Krisis Listrik:
Pada dasarnya ada 3 infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat untuk pengoptimalan kesejahteraan mereka yakni listrik dan air, transportasi dan telekomunikasi. Apa pun kegiatan masyarakat akan kurang optimal apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi. Listrik saat ini telah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk keperluan primer (memasak menggunakan rice cooker, memanaskan air dengan water dispenser, menyimpan makanan dengan kulkas, menimba air di sumur dengan dab/sanyo, mengetik dengan komputer) dan untuk keperluan entertainment dan komunikasi (mencharger HP, menonton televisi, memutar CD/DVD). Bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut ternyata tidak hanya bagi masyarakat perkotaan tetapi juga dibutuhkan oleh masyarakat desa, bahkan yang tinggal di hutan sekalipun. Oleh karenanya dengan matinya listrik, banyak aktivitas masyarakat yang berhenti. Masyarakat sudah hampir lupa cara memasak nasi dengan kayu bakar dan lagi pula kayu bakar itu pun sulit. Mau memasak dengan gas, gas pun langka dan mahal, apalagi minyak tanah. Umumnya masyarakat pedesaan sekarang memenuhi listriknya dari mesin diesel berbahan solar dan dari mesin sejenis kobalt berbahan bakar bensin. Namun, saat BBM untuk kendaraan sulit sekarang ini, maka ini tentu saja menambah keruwetan dalam pencarian BBM sehingga BBM pun naik berlipat-lipat dari harga semestinya.
Gubernur terpilih diharapkan dapat mengatasi solusi ini. Riau mampu membangun pesawat penerbangan. Satu pesawat terbang saja, barangkali dapat untuk membangun satu atau beberapa Pembangkit Listrik. Riau memiliki banyak sumber daya alam untuk listrik. Untuk pembangunan PLTA masih banyak sungai-sungai di Riau yang belum tergarap. Untuk PLTU, PLTU Peranap konon kalau diwujudkan dapat menyuplai sekian megawatt, namun nasibnya entah bagaimana.
Riau telah berhasil menuntut bagi hasil minyak dan bahkan sekarang menuntut otonomi khusus. Apakah tidak bisa, Riau menuntut izin untuk mendirikan Perusahaan Listrik sendiri sebagai alternatif dari PLN yang tidak profesional?
Krisis BBM
Masyarakat Riau seperti tikus kelaparan di ladang padi. Riau yang merupakan sumber minyak terbesar, tetapi masyarakatnya kesulitan BBM. Pada dasarnya ada beberapa permasalahan:
Tidak tepatnya asumsi pemerintah tentang kuota minyak nasional, di mana tidak memperhitungkan jumlah pemakai BBM dan situasi kondisi. Perkembangan penjualan kendaraan bermotor dan mesin listrik pribadi yang meningkat tajam seharusnya jadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kuota BBM. Apalagi ditambah dengan krisis listrik yang berkepanjangan, kebutuhan BBM untuk mesin listrik pribadi juga meningkat. Oleh karenanya tidak seimbang permintaan dan penawaran. Akibatnya minyak menjadi langka. Kondisi ini memberi peluang bagi perantara-perantara yang mendapatkan keuntungan sebagai agen BBM. Dalam kenyataannya, BBM bahkan di pedesaan di Riau ada yang mencapai harga Rp. 50.000,-/liter. Ini kan sudah keterlaluan. Lalu apa artinya subsidi BBM? Oleh karenanya wajar, kalau di pedesaan bahkan ada ejekan bahwa kebijakan pemerintah mensubsidi minyak tapi dibarengi pengkuotaan sebagai kebijakan anak-anak yang katanya “ANAK EDE PUN BISA”.
Oleh karenanya, gubernur Riau ke depan diharapkan mampu memperjuangkan kenaikan kuota BBM untuk Riau sehingga masyarakat Riau tidak perlu mencari pasokan BBM hingga ke Propinsi tetangga (Sumatera Barat, Jambi dan Sumut).
Krisis Transportasi
Disadari atau tidak masih banyak daerah-daerah di Riau yang masih sulit diakses akibat tidak adanya jembatan, jembatan dan jalan yang kurang kondusif dan jalan yang tidak ada sama sekali sehingga terpaksa menggunakan transportasi air/hewani. Kebijakan gubernur-gubernur Riau selama ini dalam membuka akses transportasi patut dipertahankan dan jika perlu ditingkatkan.
Krisis Permodalan
Banyak masyarakat yang memiliki skill dan keinginan untuk berusaha terhalang lantaran tidak adanya modal. Untuk meminjam, terhalang oleh sejumlah persyaratan dan prosedur yang bak lingkaran setan. Hanya mereka yang telah mapan sajalah yang dapat meminjam karena hanya mereka yang bakalan bisa menembus segala prosedur yang sangat rumit tersebut.
Harapan:
Pemerintah harus menggencarkan program-program seperti UED-SP dan meningkatkan ketercapaian Bank Riau hingga ke pelosok-pelosok desa dan juga memberikan bantuan kepada mereka yang belum memiliki modal sama sekali ( tidak memiliki agunan). Mereka yang tidak memiliki agunan seharusnya mendapatkan semacam kredit kecil yang cukup untuk mereka untuk memulai usaha yang selanjutnya apabila usaha itu lancar mereka bisa memiliki agunan seperti rekan-rekan mereka yang lebih dulu mapan.
Krisis Pekerjaan
Sulitnya mendapatkan kesempatan berusaha pada dasarnya ada 3 faktor:
1. Tidak adanya modal (seperti yang tersebut di atas).
2. Tidak mungkin bersaingan dengan kapitalis.
Perusahaan-perusahaan besar seharusnya tidak diberikan kesempatan untuk membuka usaha pada bidang usaha yang mampu dilakukan oleh masyarakat kecil. Umpamanya untuk sektor perkebunan, perusahaan besar cukup diberi peluang untuk mendirikan pabrik pengolahan sawit, sementara untuk kebun sawitnya sendiri dibiarkan diolah masyarakat.
Dengan terpenuhinya dua unsur tersebut (modal dan peluang usaha), akan timbul ratusan unit usaha baru di masyarakat sehingga peluang kerja pun meningkat sehingga cerita-cerita bahwa seorang sarjana lulusan jurusan terkenal pada universitas negeri harus bekerja sebagai pemulung untuk menyambung hidup dari ketergantungan kepada orang tua, tidak terdengar lagi.
Krisis Pendidikan
Pendidikan pada dasarnya tergantung tiga komponen: guru sebagai pendidik, sekolah sebagai tempat pendidikan dengan segala fasilitasnya dan siswa sebagai target didik. Kedua unsur yang terdahulu yakni guru dan sekolah masih memprihatinkan. Distribusi guru di Riau masih belum optimal di mana masih banyak sekolah terutama yang berada di pedesaan kekurangan guru sementara di perkotaan kelebihan guru. Demikian pula dengan pemerataan sekolah, ada daerah-daerah yang sekolahnya terbatas sehingga setiap tahun sekolah yang ada terpaksa menggunakan ruang-ruang non kelas seperti ruang perpustakaan, ruang majelis guru, ruang WC disulap menjadi ruangan kelas sementara ada daerah-daerah yang kelebihan sekolah sehingga setiap tahun justru kekurangan murid. Demikian pula distribusi sarana pendidikan masih jauh dari merata.
Harapan hendaknya gubernur ke depan melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mendistribusikan guru dan fasilitas pendidikan.
Krisis Telekomunikasi
Perkembangan perusahaan telekomunikasi seluler telah cukup mapan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat pedesaan tidak lagi terlalu memikirkan apakah telepon rumah masuk atau tidak ke daerah mereka. Hal ini perlu dijaga dan hendaknya gubernur baru tidak berusaha mempersulit mereka dan bahkan jika perlu memberikan penghargaan karena nyatanya industri telekomunikasi seluler telah dapat menembus hingga ke desa-desa.
Namun demikian, gubernur baru juga harus memikirkan bahwa pada dasarnya saat ini kebutuhan telekomunikasi telah berkembang menjadi 3 ragam yakni : calling, messaging dan netting. Industri seluler baru pada tahap menyediakan layanan panggilan (calling) dan SMS (messaging), namun untuk internet masih sangat jauh dari terjangkau oleh masyarakat, padahal masyarakat di pedesaan juga sudah mulai butuh dengan internet, bahkan kebutuhan itu mungkin lebih penting daripada mereka yang di perkotaan karena hanya internetlah satu-satunya yang bisa membuat mereka merasa tidak di hutan.
Krisis Layanan Pemerintahan dan Fasilitas Umum
Fasilitas umum yang sangat mengganggu bagi masyarakat saat ini diantaranya adalah dalam bidang keuangan, kesehatan. Masih banyak desa-desa di Riau yang untuk keperluan mentransfer uang saja harus menempuh perjalanan hingga 4 jam dan untuk pelayanan kesehatan (pengobatan) harus menempuh perjalanan hingga 6 jam. Bahkan ada proses transfer yang memakan waktu hingga lebih dari 2 minggu walau pun di sana sudah ada Unit BRI misalnya.
Oleh karenanya, gubernur Riau yang baru diharapkan dapat mendorong perbankan untuk masuk ke desa-desa minimal untuk tiap kecamatan dengan fasilitas layanan seperti transfer bank agar lebih optimal. Misalnya dengan memberikan suntikan investasi bagi Bank Riau untuk pembukaan cabang-cabang baru di kecamatan-kecamatan.
Salah satu hal yang mengganggu lagi adalah kekikiran pemerintah daerah di Riau dalam pemekaran daerah. Ada dusun di Riau yang untuk ke pusat desanya saja musti melakukan perjalanan hingga 2 jam, dan banyak desa-desa di Riau yang untuk ke ibukota kecamatan masih menempuh perjalanan 4 jam. Jangan dikata lagi ke kabupaten. Oleh karenanya dapat diduga, banyaknya administrasi yang tidak beres, umpamanya banyak masyarakat yang malas mengurus KTP, lebih memilih menikah bawah tangan dibanding ke KUA dan sebagainya.
Harapan :
Gubernur baru hendaknya berpikiran positif dalam setiap aspirasi pemekaran daerah, lupakan kepentingan politis, dan kedepankan keuntungan sekarang dan masa depan bagi masyarakat yang dimekarkan.
Catatan:
Komentar